MESKIPUN kondisi tubuh saya kurang sehat, tetapi karena Kabag Ekonomi Setda Sumedang (Jabar) Ir Faizal menelpon saya, akhirnya saya putuskan untuk bertandang pada acara rapat pembinaan bag pemilik pangkalan minyak tanah, SPBU dan daler di Kabupaten Sumedang, yang digelar di gedung Asrama Haji, Rabu (14/5).
Memang menarik bericara tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini. Terlebih pemerintahan SBY-JK telah berencana akan menaikan harga BBM awal Juni mendatang. Sayangnya, pertemuan tersebut lebih mengarah pada tataniaga penyaluran BBM dari Pertamina hingga ke agen-agen (daerah).
Pada kesempatan tersebut hadir pula Kepala Deperindag dan Investasi Kabupaten Sumedang H Empan Fatman, SH, MM. Ternyata tak ada pembicaraan tentang solusi menjelang rencna kenaikan BBM tadi. Yang diungkap, cuma masalah pengawasan dalam pendisitribusian BBM termasuk pengawasan jika program konversi minyak tanah ke Elpiji jadi direalisasikan di Kota Tahu pada tahun 2008 ini.
Yang tak kalah menariknya, adalah persoalan yang terkini yakni masalah kelangkkan gas Elpiji. Persoalan ini dikupas habis oleh Syahlan Idris Ketua Hiswana Migas Rayon Bandung-Sumedang.
Menurut dia, kelangkaan yang terjadi – dalam kenyataannya sekarang ini berdampak terhadap kenaikan harga di pasaran mencapai Rp 90.000/12 Kg! Kenaikan ini meluncur begitu saja di lapangan, sekalipun harga dasar Pertaminan tetap Rp 51.000/Kg untuk kebutuhan keluarga.
Kenaikan harga tersebut, ternyata sulit dikendalikan dan bukan disebabkan adanya rencana kenaikan BBM tadi.
Secara panjang lebar Syahlan menyebutkan, terjadinya kelangkaan Elpiji di beberapa daerah lebi disebabkan akibat berlaihnya pengambilan pasokan untuk wilayah Jawa Tengah pasa bangkrutnya kilang minyak di Cilacap. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan wilayah Jawa Tengah inilah mereka melirik ke kilang minyak Balongan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Dampaknya, selain menambah beban Balongan, juga menimbulkan antrean panjang di kilang minyak ini. Itulah sebabnya, terjadinya kelangkaan Elpiji di Jawa Barat yang berakibat pula terhadap kenaikan harga.
Meskipun panjang lebar pembahasan kasus Elpiji ini, tak dicarikan solusi terbaik guna pengadaan Elpiji bagi masyarakat Jawa Barat. Yang dibicarakan malah fokus terhadap tata niaga, bahkan menyoroti Sumedang yang dinilainya masih kekurangan agen. Semenetra agen delaer Elpiji yang ada sekarang hanya dua buah agen resmi Pertamina.
Tata niaga memang penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah pengadaan dan pengendalian harga baik BBM maupun Elpiji. Ini yang merupakan “PR” bagi sema pihak.
Bisa jadi kenakan BBM justru akan mendapat cibiran dari masyarakat ter;ebih akan dilaksanakannya program konversi yangnota bene kini semakin sulit endapatkan
Elpiji. Masya ALloh, hutan akan kembali dijarah masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar kayu. Kenaikan BBM pada akhirnya akan menciptakan kerusakan huta secara besar-besaran jika tak dicarikan sokusi terbaik. Saat ini pula!***
