KETIKA jadwal kampanye dan segala bentuk tahapan Pemilu 2009 telah diatur dalam Peraturan KPU nomor 20/2008, justru berbagai alat kelengkapan penyelanggara Pemilu itu sendiri sampai sekarang belum terbentuk.
Tengok saja panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemilihan setempat (PPS) maupun Panitia Pengawas tingkat provinsi, kabupaten hingga tingkat kecamatan, ketika kampanye sudah dimulai sejak Minggu ke II Juli, kelengkapan penyelenggaraan Pemilu ini belum ada.
Tentu saja, bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang, Jabar, hal ini menjadi persoalan. Dan, tentunya menjadi persoalan pula seluruh KPU di berbagai daerah di Tanah Air. (lagi…)
