Putriku Amanda Terbaring di RSUD Sumedang

H-4 Lebaran Kecuali Angkutan Sembako Kendaraan Barang Dilarang Lewat Sumedang

MULAI H-4 Lebaran 2008, kendaraan barang kecuali sembako, dilarang melewati wilayah Kabupaten Sumedang, Jabar. Kebijakan ini guna mengurangi kemacetan selama arus mudik di jalur tengah yang puncaknya diperkirakan pada H-2 Lebaran.

Drs H Ade Setiawan, MSi, Kepala Dinas Perhubungan dan Telematika (Dishubtel) Sumedang mengatakan, pelarangan kendaraan barang lewat Sumedang tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Sumedang Don Murdono.

“Mulai H-4 kendaraan barang kecuali sembako tidak boleh lewat jalan Sumedang. Surat Edarannya saat ini sedang dalam proses pembuatan tinggal menunggu tandatangan bupati saja,” ujarnya.

Kendaraan barang tersebut, jelasnya, seperti batu bara atau batu pasir baik dari Cirebon atau Bandung yang biasa memanfaatkan jalur lalulintas ke Sumedang, harus mencari jalan lain untuk mengantarkan barang ke tempat tujuan. “Pokoknya mulai H-4 tidak boleh ada kendaraan barang kecuali sembako yang boleh lewat Sumedang,” tandasnya.

Dishubtel, lanjutnya, telah berkoordinasi dengan Polres Sumedang untuk membantu penertiban lalu lintas khusus untuk kendaraan barang tersebut.

“Kalau ada yang terlanjur jalan, sopir harus berhenti di gerbang mau masuk Sumedang. Kalau melanggar, silahkan berurusan dengan pihak kepolisian,” ancamnya.

Kendaraan barang, tuturnya, menjadi faktor penyebab kemacetan lalu lintas baik pada arus mudik maupun arus balik. Selain itu, bobot barang yang berat ini sangat riskan jika dipaksakan lewat Sumedang apalagi menggunakan jalur Cadas Pangeran yang rawan macet dan longsor.

”Kendaraan barang apalagi yang sampai lebih dari 8 ton menyebabkan kemecatan lalu lintas,” sebut Ade.

Khusus untuk kendaraan barang lain seperti minuman galon kemasan (Aqua), katanya, Dishubtel telah mendapatkan jaminan dari pihak perusahaan bahwa truk
pengangkut galon air minum kemasan itu tidak akan lewat Sumedang lagi. ”Perusahaan Aqua belakangan menyatakan tidak akan lewat lagi ke Sumedang,” tambah Ade Setiawan. ***

Akibat Beberapa Alasan 22 RTS Tak Ambill Dana PKH

MESKI Program Keluarga Harapan (PKH) bagi ibu rumah tangga sangat miskin di Kabupaten Sumedang, Jabar, ternyata masih ada yang memutuskan tidak mengambil PKH. Padahal, PKH ini diharapkan dapat meringankan beban kemiskinan warga.

Didi Salkasaputra Kurdi, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumedang, mengatakan pihaknya menemukan tiga ibu yang tergolong sangat miskin yang tidak mengambil PKH.

“Seperti di Sukahayu, Kecamatan Rancakalong, ibu penerima PKH tidak mau mengambil karena dia sedang ada di Bengkulu mencari kerja. Kalaupun pulang, maka dana PKH ini akan habis hanya untuk ongkos pergi lagi ke Bengkulu,” kata Didi belum lama ini.

Kasus lainnya yakni seorang ibu yang menolak menerima PKH karena anaknya tidak mau melanjutkan sekolah meski sudah dibujuk pendamping PKH di kecamatan. Seperti diketahui, melanjutkan sekolah merupakan syarat utama untuk mendapatkan PKH.

”Di Pangadegan, Kecamatan Rancakalong, ibu menolak PKH karena anaknya tidak mau meneruskan sekolah dari SD ke SMP. Ibu ini jujur, tetapi justru ini menjadi lucu dan tentunya jadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan,” tutur Didi.

Yang unik lainnya yakni PKH tidak diambil karena ibu penerima PKH telah berpisah dengan anaknya pasca perceraian dengan suaminya. Sementara anaknya, diurus oleh neneknya di tempat yang jauh. ”Untuk yang ini juga PKH tidak diambil,” katanya.

Diakui, secara keseluruhan Dinsos PMD yang dipimpinnya menemukan 22 kasus unik dalam pelaksanaan PKH triwulan pertama TA 2008 ini. Dari 22 kasus tadi, tiga di antaranya dipastikan tidak mengambil PKH.

Satu kasus lainnya, yakni ada uang PKH yang hilang dicuri setelah diambil peserta di kantor pos. ”Untuk kasus yang satu ini, itu menjadi tanggungjawab si penerima PKH,” tandasnya.

Untuk tiga kasus yang tak mengambil PKH ini, lanjjutnya, posisinya bisa digantikan dengan ibu sangat miskin lainnya di desa yang sama. ”Pihak desa bisa mengusulkan ke dinas Rumah Tangga Sasaran (RTS) pengganti, Nanti akan kami proses,” terang Didi.

Seperti diketahui, PKH adalah program penanggulangan kemiskinan bagi warga yang tergolong sangat miskin. Sasarannya yakni ibu-ibu yang hendak melahirkan, menyusui, dan memiliki anak usia sekolah. Peserta PKH menerima sejumlah uang bulanan yang harus diambil langsung dari kantor pos.

Besarannya mulai dari Rp 200 ribu sampai Rp 700 ribu. PKH disertai dengan kewajiban peserta, diantaranya menjamin anak yang baru dilahirkan mendapat ASI ekselusif selama enam bulan pertama atau absen anak di sekolah minimal 85%. Jika tidak, PKH bisa dicabut dan dipindahkan ke orang lain yang leboh berhak.

Di Sumedang, program pemerintah pusat ini baru bergulir tahun 2008. Pada tahun ini tercatat 5.613 penerima PKH tersebar di lima kecamatan yakni Jatinunggal (1.415), Tangjungmedar (729), Rancakalong (1.101), Ujungjaya (896), dan Situraja (1.472).***

Panwas Belum Terbentuk Kampanye Pemilu Dimulai

KETIKA jadwal kampanye dan segala bentuk tahapan Pemilu 2009 telah diatur dalam Peraturan KPU nomor 20/2008, justru berbagai alat kelengkapan penyelanggara Pemilu itu sendiri sampai sekarang belum terbentuk.

Tengok saja panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemilihan setempat (PPS) maupun Panitia Pengawas tingkat provinsi, kabupaten hingga tingkat kecamatan, ketika kampanye sudah dimulai sejak Minggu ke II Juli, kelengkapan penyelenggaraan Pemilu ini belum ada.

Tentu saja, bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumedang, Jabar, hal ini menjadi persoalan. Dan, tentunya menjadi persoalan pula seluruh KPU di berbagai daerah di Tanah Air.

Mengelola Posyandu Butuh Idealisme dan Semangat

Laporan: EndyNews

MENJADI kader Posyandu memang butuh idealisme dan semangat yang luar biasa. Soalnya, dalam menjalankan tugas-tugasnya, selain hanya pengabdian bagi masyarakat dan tak diupah, juga mesti mengorbankan waktu untuk
keluarga.

Hal ini terjadi di setiap lembaga swadaya masyarakat seperti Posyandu di manapun. Tak terkecuali di Posyandu Kemuning Perumnas Jatihurip RW 12 Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Pengabdian! Itu kata kunci yang dipegang Ny Sri Hermawaty dalam membina Posyandu Kemuning. Dengan niat ibadah untuk kepentingan masyarakat, bagaimanapun tingginya kegiatan, ia jalani dengan enjoy. Hal ini berdampak terhadap para kader Posyandu Kemuning lainnya.

Bikin Tim Seleksi KPU Saja DPRD Sumedang koq Repot

MUNGKIN kejadian ini dilatarbelakangi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Pilbup) Sumedang 2008.Mungkin. Coba saja, hanya membentuk Tim Seleksi KPU (Komisi Pemilihan Umum), rapat paripurna DPRD Sumedang, Jabar, diwarnai deadlock, Kamis (26/6).

Hal itu sebenarnya sudah diduga sebelumnya. Gelagatnya, ketika rapat paripurna penetapan dua orang Tim Seleksi KPU yang akan diusulkan DPRD ke provinsi, yang seyogyanya dimulai pukul 09.00, moor hingga pukul 10.30. Ternyata, terjadi perdebatan sengit dalam rapat piminan (Rapim), meski sebenarnya tak ditemukan titik temu.

Keterbukaan: PPP Sumedang Terima Pendaftaran Caleg

MANTAN fungsionaris DPD Partai Golkar Hj Euis Kasmudi Akbar, SH, MM, sejak Rabu (25/6) pukul 11.30 secara resmi mengambil porfumlir pendaftaran calon legislatif (Caleg) dan kartu tanda anggota (KTA) DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Dengan demikian, Hj Euis Kasmudi Akbar, menjadi orang pertama di hari pertama, yang melakukan pengambilan formulir pendaftaran bakal Caleg dan KTA, yang dipusatkan di Kantor Sekretariat DPC PPP di Jl Rd.Sadikin, Sumedang.

PKS Tuntas Tetapkan 60 Caleg Kini Tahapan Mobilisasi

DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sumedang, Jabar, diam-diam telah menetapkan 60 calon legislatif (Caleg) definitif untuk Pemilu 2009. Padahal, parti politik (Parpol) lainnya saat ini masih disibukkan dengan proses rekruitmen bakal Caleg.

“Alhamdulillah pada tanggal 1 Juni lalu kita sudah menetapkan Caleg definitif melalui tim pemenangan pemilu daerah (TPPD) atau yang kita sebut struktur perang,” kata Apiatno, SE, Ketua Bidang Logistik TPPD
DPD PKS Sumedang, Rabu (25/6).

Kurang Peminat Jadi Kades Pasangan Suami-Istri akan Bersaing

GARA-GARA kurangnya minat menjadi calon Kepala Desa (Kades) di dua desa baru yakni Desa Suriamedal dan Desa Ranggasari di Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang, Jabar, pasangan suami istripun akan bersaing dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan digelar 13 Juli mendatang.

Di Desa Suriamedal, misalnya, pasangan suami-istri yakni
Warno Abdi Fadillah akan bersaing dengan istrinya Ny Ipah Maemunah.

Sedangkan di Desa Ranggsari, sang suami Gunawan akan betarung dengan istrinya Ny Imas Rukmaya. Kenyataan ini dibenarkan Kabag Pemerintahan Setda Sumedang Drs Sonson M Nurikhsan, MSi, Rabu (25/6).

Putusan PTUN Bandung atas Gugatan Tatang-Yovie KPU Sumedang pun Lega

SUMEDANG: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, menolak gugatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang H Tatang Sutarna dan Yovie Megananda terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumedang, Jabar.

Absar Kartabrata, SH, Kuasa Hukum KPU Sumedang ketika dihubungi via HP, Kamis (20/6), menegaskan dalam persidangan, Selasa (17/6), telah dikeluarkan putusan Majelis Hakim PTUN Bandung No. 17/G/2008/PTUN Bandung bahwa PTUN Bandung tak berwenang
mengadili perkara tadi.